Komjak RI ‘Warning’ Dana Hibah Rp1,7 M dari Pemkab Tubaba ke Kejati

Rotasi.id – Komisi Kejaksaan RI Warning pemberian dana hibah untuk pembangunan masjid Rp1,7 miliar dari Pemkab Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Kejati Lampung.

Komisi Kejaksaan meminta bantuan hibah tersebut bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak membatasi gerak Kejati Lampung dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memeriksa pejabat teras Pemkab Tubaba yang terjerat kasus hukum.

“Bagi penerima (Kejati Lampung) seyogyanya dapat menjalankan secara transparan dan akuntabel. Dan, tidak boleh sama sekali pemberian tersebut mempengaruhi gerak langkah dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Muhammas Ibnu Mazjah saat dikonfirmasi, Kamis (29/12/22).

Namun demikian kata Ibnu, pengelolaan dana hibah baik bagi pihak pemberi maupun penerima harus benar-benar akuntabel. Pemberi dalam melakukan langkah-langkah diskresional tersebut harus sesuai perundang-undangan dan mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

BACA JUGA :  Duet Arinal dan Andika Kangen Band Semarakkan Puncak BBKT di Tubaba

“Tidak memiliki intensi yang berpotensi terjadinya maladministrasi,” ungkapnya.

“Sehubungan dana hibah, sebenarnya hal ini merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara yang dengan demikian dikembalikan lagi untuk mendukung pembangunan nasional demi kemaslahatan rakyat, termasuk bidang penegakkan hukum sebagai urat nadi pembangunan nasional,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah Tulangbawang Barat (Tuba), Lampung memberi dana hibah sebesar Rp 1,7 miliar untuk rehabilitasi masjid Kejati Lampung, menuai polemik.

BACA JUGA :  Malam Ramah Tamah di Tubaba, Dendi Ingatkan Esensi BBKT

Bahkan keputusan itu dinilai tidak tepat sasaran dan menciderai perasaan warga Tubaba.

Menurut ketua LCW Juendi Leksa Utama, pemberian hibah harus memenuhi kriteria peruntukannya secara spesifik serta bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali, kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Masih Ketua LCW, bantuan hibah tersebut memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memenuhi persyaratan penerima hibah.

BACA JUGA :  Dendi Apresiasi Peresmian Sekretariat, LBH, dan Unit Usaha KT Tubaba

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

“Untuk kabupaten Tubaba selayaknya bantuan hibah diberikan kepada masjid atau tempat ibadah yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya.(ndi)

Comment